Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Beleid mengenai pajak e-commerce itu telah diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018 lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, keputusan itu diambil lantaran dianggap terlalu menimbulkan kesimpangsiuran di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, pencabutan kebijakan tersebut diharapkan bisa menghilangkan pengkhususan perlakuan pajak terhadap suatu pihak tertentu.
“Begitu banyak simpang siur, seolah-olah pemerintah buat pajak baru. Agar tidak banyak simpang siur, kami putuskan tarik PMK-nya. Dengan demikian yang simpang siur tanggal 1 April 2019 ada pajak baru itu tidak benar,” ujarnya dalam konferensi pers di KPP Pratama Tebet, Jakarta, Jumat (29/3/2019).
Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertukaran informasi serta mendapat masukan dari pihak terkait, termasuk asosiasi e-commerce Indonesia atau IdEA mengenai penerbitan aturan tersebut. Hasilnya, pemerintah akan melakukan sosialisasi dan memperkuat infrastruktur data perpajakan sebelum menerapkan aturan perpajakan untuk e-commerce.
“Dengan simpang siur itu, kami anggap perlu sosialisasi lebih lagi pada seluruh stakeholder, masyarakat, perusahaan, komunitas digital agar memahami seluruhnya. Kami juga melihat perlu antisipasi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai,” kata dia.
Dia menambahkan, memang hingga akhir tahun 2019 IdeA masih melakukan survei yang komprehensif untuk mengetahui pandangan masyarakat luas, apakah aturan khusus bagi pajak perdagangan elektronik diperlukan atau tidak. Namun, pihaknya memutuskan untuk mencabut aturan sebelum survei tersebut rampung.
“Kita tarik saja karena substansinya enggak ada. Yang ada keributan yang muncul begitu banyak dan tidak produktif padahal tidak ada pajak baru, jadi kita menarik saja,” ucap dia.
